Kamis, 26 Desember 2013

Diri Sendiri Dan 4 tahun Kedepan



Berawal dari sebuah cita – cita dan harapan, tuk menjadi seseorang yang lebih baik dan membahagaikan orang tua. Aku seorang anak yang mempunyai tekad tuk merubah hidup lebih maju, baik dan sukses. Insyaa’allh..!!

Cewek 18 th ini sebut saja nama aku Anisa, nama lengkap saya Anisa Hasan. Iyah*.. memang nama saya di embel*’ li, nama orang tua aku yaitu nama ayah saya tepatnya Hasan. Saya lulus dari Ra. Ihyaul Ulum th. 2001, MI. Ihyaul Ulum th. 2007, MTS. Ihyaul Ulum th. 2010, MA. Al – Ihsan th 2013.

Saya di besarkan dalam lingkup pendidikan yang berbasis Islam, setelah lulus dari MA. Al – ihsan, saya bertekad untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke perguruan tinggi yang berbasiskan islam.

Alhamdullilah, akhirnya saya di terima di perguruan tinggi islam negri, Tepatnya di Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya (UIN SA SBY). Walaupun hanya bermodalkan tekad.

proses kedepan memanglha, masih panjang, tapi saya mempunyai tujuan 4 tahun kedepan, saya harus lulus tepat waktu, lebih cepat lebih baik. disaatt saya sudah lulus insyaallah saya akan menjadi guru yang berintelektual dan berpendidikan, saya harus mengamalkan ilmu saya. dan yang paling penting saya akan membahagiakan orang tua saya.

semoga dengan menanamkan itu semua djiwa saya, saya akan lebih semangat tuk gapai dan raih itu semua kelak 4 tahun kedepann,.


Kamis, 19 Desember 2013

civil soceity

"Memalukan Punya Komnas HAM seperti Ini!"
Kisruh internal di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berujung pada kosongnya kursi pimpinan Komnas HAM dinilai akan membuat para pelanggar HAM yang saat ini masih berkeliaran semakin leluasa. Permintaan sembilan komisioner Komnas HAM atas perubahan masa pimpinan dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun dinilai sarat kepentingan.
 "Para penjahat HAM akan leluasa karena tidak ada kerja dari Komnas HAM. Mereka akan terus langgeng mengekspansi sumber daya alam, mendiskriminasi hukum, dan maju di pemilu," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar, di Jakarta.
Perubahan tata tertib (tatib) tersebut ditolak oleh Ketua Komnas HAM Otto Nur Abdullah, Wakil Ketua Sandra Moniaga, serta komisioner, M Nurkhoiron dan Roichatul Aswidah. Posisi Otto saat ini sebagai pimpinan sementara hingga diputuskan pimpinan baru dalam rapat paripurna.
Haris menilai, situasi ini akan berakibat pada pelemahan Komnas HAM. Alasan pihak yang menginginkan perubahan tata tertib tersebut tak berdasar. "Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini, terutama tim sembilan, orang yang mendukung perubahan tatib, tidak punya mental advokasi HAM. Orang-orang ini mengatasnamakan perbaikan birokrasi di dalam Komnas HAM, tapi solusinya tidak nyambung, yaitu mengubah masa jabatan ketua menjadi satu tahun," ujarnya. 
Menurut Haris, permintaan perubahan tatib tersebut justru membuka tabir bahwa para komisioner tidak punya agenda yang jelas dan komitmen dalam situasi HAM yang memburuk di Indonesia. Apalagi, ada yang mempermasalahkan fasilitas Komnas HAM. Haris mengungkapkan, hal itu dibuktikan dengan pembahasan perubahan tatib yang tertutup. Rapat yang berlangsung pada Rabu tidak bisa diikuti oleh Civil Society Organizations (CSO), staf Komnas HAM, dan  Sekjen. "CSO sudah mengajukan permintaan notulen rapat awal soal kisruh tatib sebagaimana dijanjikan salah satu anggota, tapi tetap tidak diberikan. Memalukan punya Komnas HAM seperti saat ini. Kasihan pencari keadilan dan kebenaran di Indonesia," ucapnya.


GOVERMENT

Peran Indonesia Perkuat ASEAN
 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, peran Indonesia, yang tahun ini menjabat sebagai Ketua ASEAN, telah memberi bobot pada organisasi kawasan negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini terkait dalam upaya memastikan kesiapan negara-negara anggota bagi terwujudnya Komunitas ASEAN 2015.
"Sebagai Ketua ASEAN, kita aktif mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ASEAN serta peningkatan people to people contact di antara masyarakat negara-negara anggota ASEAN. Semuanya itu kita lakukan, untuk memastikan bahwa kerja sama ASEAN dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakatnya," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.
Kepala Negara mengatakan, Indonesia juga ingin memastikan terkonsolidasinya satu tatanan kawasan baru melalui bingkai East Asia Summit. Pada tahun 2011, selain 16 negara yang telah tergabung di dalam East Asia Summit, akan pula bergabung untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Rusia—dua negara yang secara tradisional memiliki peran penting di kawasan Asia Timur.
Di dunia internasional, sambung Presiden, Indonesia tetap berkiprah di berbagai organisasi utama internasional. Di G-20. Indonesia mengoptimalkan kerja sama untuk mendukung perbaikan ekonomi global dan peningkatan pembangunan ekonomi dalam negeri. Indonesia juga, kata Presiden, ingin mewujudkan cita-cita menjadi emerging economy sepuluh tahun mendatang, dengan pendapatan perkapita dan dengan nilai perekonomian yang jauh lebih tinggi.
"Kita juga ingin memastikan peran kita di forum ini bersinergi dengan pencapaian cita-cita reformasi di dalam negeri, menciptakan pemerintahan yang bersih yang memerangi korupsi, dan terwujudnya prinsip-prinsip good governance. Untuk itulah, kita banyak mengambil prakarsa dan berpartisipasi aktif pada kelompok kerja keuangan, kelompok kerja pembangunan, dan kelompok kerja anti-korupsi di G-20," kata Presiden.
Ditambahkan, bersama negara-negara anggota G- 20 lainnya, Indonesia turut menyusun strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis global yang mungkin terjadi. Indonesia berperan aktif untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan tatakelola global, dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang, utamanya keamanan pangan, energi, dan air bersih.
Langkah-langkah ini, menurut Presiden, sejalan dengan kiprah terdepan Indonesia, dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum internasional. Indonesia bersama dengan negara-negara sehaluan, terus menyuarakan arti penting reformasi tatakelola kepemerintahan global termasuk PBB agar lebih berkeadilan dan merefleksikan realitas internasional dewasa ini.
"Dalam kerangka ekonomi, kita meyakini bahwa reformasi sistem moneter internasional dapat membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan," kata Presiden.